waroengmedia.com – Ujian Nasional (NEC) merupakan bagian dari perjalanan panjang sistem pendidikan di Indonesia. Sejak awal berdirinya, PBB telah menghadapi banyak perubahan dan kritik. Umumnya dianggap sebagai tolok ukur kemampuan siswa di Indonesia, tes ini merupakan hal yang tabu bagi banyak siswa. Namun, pada tahun 2020 pemerintah akhirnya memutuskan untuk membatalkan ujian nasional setelah banyak kritik mengenai relevansinya sebagai penentu kelulusan. Namun belakangan, pembahasan mengenai reorganisasi PBB menimbulkan berbagai reaksi masyarakat yang mendukung dan menentang.

Dalam sejarah ujian nasional sendiri, telah terjadi berbagai perubahan mendasar tidak hanya pada namanya saja, tetapi juga pada sifat dan tujuan penyelenggaraannya. Tes tersebut berganti nama enam kali sebelum akhirnya dihapus. Setiap perubahan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan mengukur prestasi siswa dengan lebih akurat. Menariknya, meskipun PBB telah dihapuskan, perdebatan tentang pentingnya menilai norma-norma nasional terus berlanjut, sehingga rencana kembalinya PBB menjadi topik yang hangat diperdebatkan.

Dirangkum waroengmedia.com dari berbagai sumber, Jumat (25/10), kita membahas bagaimana ujian nasional berkembang dari awal hingga menjadi bagian penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Selain itu, kami melihat apa yang menyebabkan perubahan nama tersebut, serta faktor-faktor yang menyebabkan penangguhan tes dan diskusi mengenai pengujian ulang. Sejarah Ujian Nasional dari masa ke masa

Foto: X/@Kemdikbud_RI 1. Ujian Akhir (1965-1971)

Ujian Nasional pertama kali disebut dengan Ujian Akhir yang diselenggarakan pada tahun 1965. Saat ini tes tersebut digunakan sebagai penilaian akhir siswa setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu, khususnya di sekolah dasar dan menengah. Tes ini dilakukan serentak dengan materi yang sama di seluruh Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui prestasi belajar siswa pada akhir masa studi. Namun ujian akhir dirasa masih kurang efektif karena pelaksanaannya tidak terstandar dan hasilnya tidak selalu mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. 2. Penilaian Akhir Pembelajaran Nasional (1972-1980)

Pada tahun 1972, ujian akhir berubah nama menjadi Penilaian Akhir Pembelajaran Nasional (Ebtanas). Perubahan nama ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memberikan penilaian yang lebih terfokus pada akhir pembelajaran siswa. Ebtanas dirancang lebih sistematis dengan variasi soal yang lebih banyak. Tujuan utama perubahan ini adalah untuk menyeimbangkan kemampuan akademik dan non-akademik peserta didik. Di bawah Ebtanas, siswa mulai memenuhi standar penilaian yang ketat dan hasil ujian mulai menjadi faktor penting dalam menentukan kelulusan. 3. Penilaian Akhir Pembelajaran (1981-2002)

Pada tahun 1981, Ebtanas kembali melakukan perubahan. Kali ini namanya tidak lagi bersifat nasional, melainkan disederhanakan menjadi Endpoint Assessment of Learning (EBTA) yang masih digunakan untuk menilai prestasi siswa di tingkat sekolah. Di era EBTA ini, setiap sekolah diberi otonomi untuk merancang soal-soal ujiannya sendiri, meski tetap harus mengacu pada Kurikulum Nasional. Keputusan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada sekolah dalam menilai siswa berdasarkan konteks lokal. Namun kelemahannya adalah belum adanya keseragaman standar penilaian di seluruh Indonesia. 4. Ujian Akhir Nasional (2003-2004)

Pada awal tahun 2000-an, pemerintah mengubah sistem ujian kembali menjadi Ujian Akhir Nasional (UAN). Tes ini dirancang untuk mengembalikan standarisasi penilaian siswa di Indonesia. Pada era UAN ini, pemerintah mulai memperkenalkan pentingnya peran ujian yang dibutuhkan siswa untuk lulus pada jenjang pendidikan tertentu. Hal ini menandai dimulainya ketergantungan sistem pendidikan pada hasil ujian nasional. 5. Ujian Nasional (2005-2020)

Pada tahun 2005, UAN berganti nama menjadi Ujian Nasional (BM) yang lebih akrab di telinga generasi sekarang. Selama ini, ujian nasional menjadi salah satu ujian terpenting dalam dunia pendidikan Indonesia, karena hasilnya digunakan sebagai syarat kelulusan dan sebagai penilaian mutu pendidikan di berbagai sekolah di Indonesia. Ujian nasional meliputi matematika, bahasa indonesia, bahasa inggris dan berbagai mata pelajaran sesuai mata pelajaran utama. Namun sistem ujian nasional banyak dikritik karena terlalu fokus pada hasil ujian dan mengabaikan aspek proses pembelajaran. 6. Penilaian Keterampilan Minimal (2021-sekarang)

Setelah PBB dihapuskan pada tahun 2020, pemerintah memperkenalkan Penilaian Kompetensi Minimum (MCA) sebagai penggantinya. AKM lebih fokus pada penilaian keterampilan dasar seperti literasi dan numerasi dibandingkan hasil ujian akhir yang menjadi penentu kelulusan. ECD ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keterampilan siswa dalam bidang-bidang utama yang akan membantu mereka dalam kehidupan nyata. Skema Pengambilan Tes Nasional

Foto: Instagram/@nadiemmakarim

Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa telah dihapuskan, kini ada pembicaraan untuk mengatur ulang PBB. Hal ini terjadi sebagai respons terhadap kekhawatiran bahwa tanpa tes yang berstandar nasional, sulit mengukur kemampuan siswa di Indonesia secara akurat. Para pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa penilaian skala nasional masih penting untuk memastikan kualitas pendidikan tetap konsisten di seluruh wilayah.

Di sisi lain, pihak yang menentang rencana tersebut berpendapat bahwa kembalinya ujian nasional akan mengulangi permasalahan lama seperti tekanan berlebihan terhadap siswa dan guru, ketidakadilan dalam sistem pendidikan. Perdebatan mengenai rencana penarikan diri dari PBB masih berlangsung dan akan terus menjadi perhatian di masa depan.